Setya Novanto Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elekronik yang diduga merugikan negara 2.3 triliun. Penetapan tersebut dibacakan Ketua KPK Agus Raharjo yang didampingi Wakil Ketua Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan SN sebagai tersangka yang melalui AA (Andi Nugroho) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan pengadaan barang KTP-el, SN juga diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-el, baik dari proses penganggaran dan pengadaan.

Mentri dan Wakil Mentri ESDM dilantik

Presiden Jokowi di Istana melantik Mentri ESDM Ignasius Yonan dan Wakil Mentri ESDM Archandra kemarin, dengan penekanan dari Presiden Jokowi adalah pelantikan sebagai Mentri dan Wakil Mentri sebagai Info Management.

Ahok resmi dicalonkan PDI

Selasa 20 September 2016 resmi mengajukan calon Gubernur DKI Jakarta yaitu pasangan Ahok - Djarot di kantor pusat DPP PDI Perjuangan dengan menandatangani kontrak politik. Dan hari direncanakan akan mendaftar di KPU Pemilihan Pilkada 2017.
Dengan ikutnya PDI mendukung Ahok, maka sudah empat (4) partai bergabung mendukung dalam rangka pemilihan PILKADA yaitu : Nasdem, Golkar, Hanura dan PDI, dengan jumlah kursi di DPRD 52%

Pergantian Kepala BIN dan Wakapolri

Presiden Jokowi melantik Jendral (pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Bin yang menggantikan Sutiyoso Jumat 9 September di Istana Negara, Konsolidasi antar lembaga inteljen menjadi tuntutan dan mengamankan kepentingan nasional.
Sedangkan Wakapolri digantikan olehKomjen Syafrudin dan pelantikan akan dilaksanakan hari Sabtu.

Suksesi putri mahkota Jogjakarta

Sabda raja Sri Sultan Hamengkubowono X menanggalkan gelar khalifatullah dari Turki, menjadi kaping sadasa ( kaping sepuluh), yang dulu pada tahun 1903 Sulatan Turki mengirim utusan dan menetapkan fatwa haram hukumnya bagi muslim tunduk pada penguasa Belanda.
Tetapi para pangeran yang lain menilai dan mengingatkan agar Sri Sultan Hamengkubowono X agar njejegne paugeran ( menegakkan peraturan), bukan nuruti kekarepan ( mengikuti ambisi ).
Tetapi Sri Sultan malah melanjukan dengan dhwuh rajah (perintah) pada tgl 5 Mei 2015 menunjuk putri sulungnya GKR Pembayun menjadi putri mahkota. Putri pertama Sultan HB X dengan GKR Hemas tersebut mendapat nama baru GKR Mangkubumi sekaligus sebagai calon pengganti Sultan HBX, dengan nama lengkap GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram, dimana sudah menggunakan nama Bawono.
Yang menarik dengan mengaitkan sabda Raja Sri Sultan dengan konteks Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana UU no 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta menetapkan gubernur DIJ adalah Sultan yang bertahta, yang nantinya akan manjadi Sultanah.
Begitupula dengan peraturan daerah istimewa ( perdais) no 1 tahun 2013, tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan.
Pada pasal 1 point 15, kasultanan ngayogyakarta hadiningrat selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turum menurun dan dipimpin ile Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono, jika HBX menanggalkan gelar tersebut berarti melanggar ketentuan perundang-uandangan tersebut.
Para pangeran berniat untuk menempuh jalur hukum dengan menhubungi Yusril Ilhza Mahendra sebagai penasehat hukumnya.

Distorsi Politik tanpa solusi menguntungkan.

Peristiwa politik saat ini, seperti persoalan KPK dengan Polri yang belum juga berakhir dwngan adanya penahanan Baswedan sebagai penyidik KPK akhirnya di lepas, masalah hak angket DPR yang seolah-olah sudah membuat putusan menurunkan Gubernur DKI, padahal masih jauh di telaah, sedangkan kasus utama korupsi UPS sendiri lamban di selesaikan.
Penetapan anggaran DKI dikarenakan ketidak sesuaian antara DPR dan Gubernur yang saling berseteru.
Timbulnya pengadilan praperadilan2 padahal sudah menjadi tersangka, arogansi DPR yang mau merubah perpu masalah pilkada dikarenakan KPU akan menjalankan sesuai aturan sesuai dengan apa yg telah ditetapkan pemerintah, dan masih banyak lagi kekisruhan yang menyita waktu dan kosentrasi yang tidak sedikit.
Padahal pemfokusnya seharusnya bukan persoalan-persoalan di atas tetapi harus terfokuskan pada masah ekonomi apalagi laju tingkat perekonomian sudah di bawah 5%, itu yang menyebakan isu resufle kabinet yang mengarah le polkam dan bidang ekonomi.
Walaupun dengan perlambatan tersebut dipoles dengan semangat yang masih tetap ada, semoga dapat di selesaikan dengan baik oleh pemerintahan saat ini, yang berdampak kehidupan usaha terjamin.

Novel Baswedan di tangkap


Novel Baswedan (Foto: Okezone)

Penyidik KPK Novel Baswedan di tangkap Penyidik Bareskrim Polri atas dasar tersangkutkasus sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. ray rangkuti Direktur Lingkar madani mengatakan bahwa langkah polisi tersebut adalah langkah tidak jelas, penangkapan ini adalah pengaruh kekuatan internal polisi. Dia mengatakan juga polisi seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan alat intimidasi. Menurut ray efek dari kasus ini KPK bukan dilemahkan, tetapi sudah mati suri, setelah putrusan MK, gelombang praperadilan akan marak, Potensi KPK tersedotgelombang praperadilan. Jangan sampai prestasi terbesar jokowi mematikan KPK. ICW dan Ray, menaggih menuntut Pimpinan KPK terutama Taufikrachman akan mundur. Novel baswedan dijemput paksa dirumahnya jumat jam 00.000. Tetapi akhirnya Novel Baswedan dilepas setelah beberapa team memberi ancaman khususnya terhadap Pemerintahan. Novel baswedan adalh mantan Polres di bengkulu lulusa Akpol yang mengundurkan diri menjadi team penyidik KPK.

Kejanggalan hukum akibat interaksi politik

Kasus Budi Gunawan yang telah menjadi tersangka oleh KPK periode KETUA KPK yang menjadi tersangka karena menetapkan tersangka terjadap Budi Gunawan, akhirnya di limpahkan ke Bareskrim oleh KPK versi Ketua KPK yang baru.
Kasus tersangka Ketua KPK yang menjadi tersangka oleh Bareskrim hingga saat ini belum ada gelar perkaranya.
Jadinya proses hukum terlihat masih banyak kompromi dibandingkan dengan Hukum itu sendir.
Kesimpulan KOMPROMI masih jauh dias HUKUM.

Presiden Jokowi menjadi warga kehormatan TNI

Kamis 16 April 2015, Presiden Jokowi menjadi warga kehormatan TNI dengan simbol menerima baret dan brevet dari Marinir,Pasukan Khas TNI AU (Paskhas), Kopassus, serta dari Mabes TNI. Presiden di dampingi oleh Komandan Kopaskhas Marsma Adrian Watimena, Komandan Jendral Kopassus MayJen Doni Monardo, Komandan Korps Marinir Mayjen A Faridz Washington, KSAU Marsekal Agus Supriatna, KSAD Jendral Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana Ade Supandi dan Panglima TNI Jendral Moeldoko.

SEWA MOBIL BOX

Untuk keperluan angkutan barang dan pindahan untuk tujuan dalam dan ke luar kota dengan cepat dan aman dengan menggunakan kendaraan mobil box dapat hubungi

             Sewa Mobil Box