Setia Novanto dituntut 16 tahun penjara

Sidang E-KTP menuntut Setia Novanto dituntut 16 tahun penjara, denda 1 Milyard rupiah, menolak justice kabulator, pancabutan hak politik lima tahun, dan pengembalian uang US$7.3 juta. Jaksa menilai Setya Novanto memiliki peranpenting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun dalam kasus E-KTP elektronik. Jaksa menilai, faktor yang memberatkan Novanto antara lain tidak kooperatif selama pemeriksaan.

Hari Musik Nasional 9 Maret 2018

Hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2018 dipusatkan di kota Ambon, jatuh pada tanggal tersebut dikarenakan hari lahirnya musikus lagu kebangsaaan Indonesia Raya WR Supratman, sedangkan hari musik Nasional dicanangkan dengan kepres Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 dan sangat disayangkan bertepatan dicanangkan no music, no smooking pada pengendara kendaraan, sehingga untuk jarak jauh bagi pengendara khususnya angkutan mobil box untuk tujuan Semarang sampai Surabaya, untuk mengusir kejenuhan selalu di pasang musik dan rokok.

Bupati Lampung Tengah tersangka Korupsi

Bupati Lampung Tengah Musafa terjerat  kasus suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur. Terhitung sejak 16 Februari 2018, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Mustafa di Rumah Tahanan KPK.

Bupati Lampung Tengah tersangka Korupsi

Bupati Lampung Tengah Musafa terjerat

Bupati tersangka korupsi menjelang Pilkaada 2018

Bupati Subang Imas, Bupati Jombang dan Bupati Marianus di NTT menjadi tersangka korupsi menjelang Pilkada, ketigsa menjadi Calon Bupati pemilihan berikutnya ( petahana )

Putusan MK : KPK bagian dari eksekutif

No putusan : 36-37-40/PUU-XV/2017 ( 8 Februari 2018 ) : KPK termasuk cabang kekuasaan aksekutif. Dapat dikenai hak angket asalkan tidak menyangkut tiga kewenangan KPK, seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Maka Pansus Angket KPK (DPR) menetapkan KPK sebagai obyek hak angket. akibatnya akan mengancam komisi lainnya seperti OJK, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Hari Pers Nasional 2018

Jumat 9 Februari 2018 di Kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat dipusatkan Hari Pers Nasional yang dihadiri Persiden Jokowi dan sejumlah Mentri, Presiden mengatakan : di tengah informasi yang melimpah, pers justru semakin dibutuhkan untuk menyampaikan kebenaran, sebagai pilar penegak fakta-fakta, dan pilar penegak aspirasi masyarakat.

Gubernur Jambi Tersangka Korupsi

Gubernur Jambi Zumi Zola hari ini ditetapkan menjadi tersangka Korupsi dana proyek-proyek Jambi oleh KPK, dia sebagai politisi Partai Amanat Nasional

Gubernur tersangkut Korupsi

1. Abdullah Puteh (Gubernur Nangroe Aceh Darussalam). Penyimpangan dana APBD NAD tahun 2004 senilai Rp.4,130 miliar untuk pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia. Puteh divonis 10 tahun dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 6,564 miliar. Pada Pilkada 2017, Puteh tercatat sebagai salah satu calon yang gubernur.
2. Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu). Korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan yang merugikan negara hingga Rp 21,3 miliar. Sempat divonis bebas, Agusrin dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung  pada awal 2012.
3. Annas Maamun (Gubernur Riau). Korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dia ditangkap KPK di Cibubur, Jakarta bersama barang bukti uang senilai 156 ribu dolar Singapura dan Rp 500 juta. Februari 2016, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk Annas.
4. Awang Faroek Ishak (Gubernur Kalimantan Timur). Diduga terlibat korupsi saham PT Kutai Timur Energy senilai Rp 576 miliar. Awal tahun 2010, Awang sempat menjadi tersangka, tapi Kejagung menghentikan kasusnya dengan mengeluarkan SP-3.
5. Barnabas Suebu (Gubernur Papua). Korupsi dalam perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2008-2010. Akhir tahun lalu, Barnabas divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.
6. Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara).Penyuapan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, dan kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, yang saat itu berstatus sebagai anggota Komisi III DPR RI. Awal tahun ini, Gatot  divonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta.
7. Ismeth Abdullah (Gubernur Riau). Korupsi proyek pengadaan mobil kebakaran di daerahnya pada 2004-2005. Divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
8. Lalu Serinata (Gubernur Nusa Tenggara Barat). Korupsi dana APBD 1999-2003. {Pada Juni 2009, Lalu divonis lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta.
9. Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara). Agustus lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara selama 2009-2014. 
10. Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten). Tahun 2013, Atut terjerat dua kasus korupsi yakni suap sengketa Pilkada Lebak dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut menyuap Rp 1 miliar ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani. Dia divonis penjara tujuh tahun penjara.
11. Rusli Zainal (Gubernur Riau). Tiga kasus korupsi ,salah satu kasusnya adalah suap perda PON Riau 2012. Akhir tahun 2014, Rusli dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. 
12. Saleh Djasit (Gubernur Riau). Korupsi pengadaan mobil Damkar 2008.Divonis hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta..
13. Sjachriel Darham (Gubernur Kalimantan Selatan). Penyelewengan dana anggaran belanja rutin kepala daerah Kalsel 2001-2004 sebesar Rp 6,218 miliar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Sjahriel.
14. Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur). Penyalahgunaan wewenang dalam pembebasan lahan sawit di Kalimantan Timur. Suwarna ditahan ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2006 dan divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
15. Syahrial Oesman (Gubernur Sumatera Selatan). Aliran dana hingga mencapai Rp 5 miliar kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR. Penyerahan dalam bentuk cek itu atas permintaan anggota DPR untuk memperlancar pemberian rekomendasi alih fungsi hutan lindung di Sumsel untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Apiapi. Oktober 2009, Syahrial divonis satu penjara. 
16. Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara). Korupsi APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp 98,7 miliar.  Mahkamah Agung menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Syamsul.
17. Thaib Armaiyn (Gubernur Maluku Utara). Korupsi  dana tak terduka (DTT) sebesar Rp 6,9 miliar. Agustus 2015, Thaib divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta. 

Sumber:  RimaNews

Setya Novanto Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elekronik yang diduga merugikan negara 2.3 triliun. Penetapan tersebut dibacakan Ketua KPK Agus Raharjo yang didampingi Wakil Ketua Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan SN sebagai tersangka yang melalui AA (Andi Nugroho) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan pengadaan barang KTP-el, SN juga diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-el, baik dari proses penganggaran dan pengadaan.

Mentri dan Wakil Mentri ESDM dilantik

Presiden Jokowi di Istana melantik Mentri ESDM Ignasius Yonan dan Wakil Mentri ESDM Archandra kemarin, dengan penekanan dari Presiden Jokowi adalah pelantikan sebagai Mentri dan Wakil Mentri sebagai Info Management.

Ahok resmi dicalonkan PDI

Selasa 20 September 2016 resmi mengajukan calon Gubernur DKI Jakarta yaitu pasangan Ahok - Djarot di kantor pusat DPP PDI Perjuangan dengan menandatangani kontrak politik. Dan hari direncanakan akan mendaftar di KPU Pemilihan Pilkada 2017.
Dengan ikutnya PDI mendukung Ahok, maka sudah empat (4) partai bergabung mendukung dalam rangka pemilihan PILKADA yaitu : Nasdem, Golkar, Hanura dan PDI, dengan jumlah kursi di DPRD 52%

Pergantian Kepala BIN dan Wakapolri

Presiden Jokowi melantik Jendral (pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Bin yang menggantikan Sutiyoso Jumat 9 September di Istana Negara, Konsolidasi antar lembaga inteljen menjadi tuntutan dan mengamankan kepentingan nasional.
Sedangkan Wakapolri digantikan olehKomjen Syafrudin dan pelantikan akan dilaksanakan hari Sabtu.

Suksesi putri mahkota Jogjakarta

Sabda raja Sri Sultan Hamengkubowono X menanggalkan gelar khalifatullah dari Turki, menjadi kaping sadasa ( kaping sepuluh), yang dulu pada tahun 1903 Sulatan Turki mengirim utusan dan menetapkan fatwa haram hukumnya bagi muslim tunduk pada penguasa Belanda.
Tetapi para pangeran yang lain menilai dan mengingatkan agar Sri Sultan Hamengkubowono X agar njejegne paugeran ( menegakkan peraturan), bukan nuruti kekarepan ( mengikuti ambisi ).
Tetapi Sri Sultan malah melanjukan dengan dhwuh rajah (perintah) pada tgl 5 Mei 2015 menunjuk putri sulungnya GKR Pembayun menjadi putri mahkota. Putri pertama Sultan HB X dengan GKR Hemas tersebut mendapat nama baru GKR Mangkubumi sekaligus sebagai calon pengganti Sultan HBX, dengan nama lengkap GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram, dimana sudah menggunakan nama Bawono.
Yang menarik dengan mengaitkan sabda Raja Sri Sultan dengan konteks Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana UU no 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta menetapkan gubernur DIJ adalah Sultan yang bertahta, yang nantinya akan manjadi Sultanah.
Begitupula dengan peraturan daerah istimewa ( perdais) no 1 tahun 2013, tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan.
Pada pasal 1 point 15, kasultanan ngayogyakarta hadiningrat selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turum menurun dan dipimpin ile Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono, jika HBX menanggalkan gelar tersebut berarti melanggar ketentuan perundang-uandangan tersebut.
Para pangeran berniat untuk menempuh jalur hukum dengan menhubungi Yusril Ilhza Mahendra sebagai penasehat hukumnya.

Distorsi Politik tanpa solusi menguntungkan.

Peristiwa politik saat ini, seperti persoalan KPK dengan Polri yang belum juga berakhir dwngan adanya penahanan Baswedan sebagai penyidik KPK akhirnya di lepas, masalah hak angket DPR yang seolah-olah sudah membuat putusan menurunkan Gubernur DKI, padahal masih jauh di telaah, sedangkan kasus utama korupsi UPS sendiri lamban di selesaikan.
Penetapan anggaran DKI dikarenakan ketidak sesuaian antara DPR dan Gubernur yang saling berseteru.
Timbulnya pengadilan praperadilan2 padahal sudah menjadi tersangka, arogansi DPR yang mau merubah perpu masalah pilkada dikarenakan KPU akan menjalankan sesuai aturan sesuai dengan apa yg telah ditetapkan pemerintah, dan masih banyak lagi kekisruhan yang menyita waktu dan kosentrasi yang tidak sedikit.
Padahal pemfokusnya seharusnya bukan persoalan-persoalan di atas tetapi harus terfokuskan pada masah ekonomi apalagi laju tingkat perekonomian sudah di bawah 5%, itu yang menyebakan isu resufle kabinet yang mengarah le polkam dan bidang ekonomi.
Walaupun dengan perlambatan tersebut dipoles dengan semangat yang masih tetap ada, semoga dapat di selesaikan dengan baik oleh pemerintahan saat ini, yang berdampak kehidupan usaha terjamin.

Novel Baswedan di tangkap


Novel Baswedan (Foto: Okezone)

Penyidik KPK Novel Baswedan di tangkap Penyidik Bareskrim Polri atas dasar tersangkutkasus sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. ray rangkuti Direktur Lingkar madani mengatakan bahwa langkah polisi tersebut adalah langkah tidak jelas, penangkapan ini adalah pengaruh kekuatan internal polisi. Dia mengatakan juga polisi seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan alat intimidasi. Menurut ray efek dari kasus ini KPK bukan dilemahkan, tetapi sudah mati suri, setelah putrusan MK, gelombang praperadilan akan marak, Potensi KPK tersedotgelombang praperadilan. Jangan sampai prestasi terbesar jokowi mematikan KPK. ICW dan Ray, menaggih menuntut Pimpinan KPK terutama Taufikrachman akan mundur. Novel baswedan dijemput paksa dirumahnya jumat jam 00.000. Tetapi akhirnya Novel Baswedan dilepas setelah beberapa team memberi ancaman khususnya terhadap Pemerintahan. Novel baswedan adalh mantan Polres di bengkulu lulusa Akpol yang mengundurkan diri menjadi team penyidik KPK.

Kejanggalan hukum akibat interaksi politik

Kasus Budi Gunawan yang telah menjadi tersangka oleh KPK periode KETUA KPK yang menjadi tersangka karena menetapkan tersangka terjadap Budi Gunawan, akhirnya di limpahkan ke Bareskrim oleh KPK versi Ketua KPK yang baru.
Kasus tersangka Ketua KPK yang menjadi tersangka oleh Bareskrim hingga saat ini belum ada gelar perkaranya.
Jadinya proses hukum terlihat masih banyak kompromi dibandingkan dengan Hukum itu sendir.
Kesimpulan KOMPROMI masih jauh dias HUKUM.

Presiden Jokowi menjadi warga kehormatan TNI

Kamis 16 April 2015, Presiden Jokowi menjadi warga kehormatan TNI dengan simbol menerima baret dan brevet dari Marinir,Pasukan Khas TNI AU (Paskhas), Kopassus, serta dari Mabes TNI. Presiden di dampingi oleh Komandan Kopaskhas Marsma Adrian Watimena, Komandan Jendral Kopassus MayJen Doni Monardo, Komandan Korps Marinir Mayjen A Faridz Washington, KSAU Marsekal Agus Supriatna, KSAD Jendral Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana Ade Supandi dan Panglima TNI Jendral Moeldoko.

SEWA MOBIL BOX

Untuk keperluan angkutan barang dan pindahan untuk tujuan dalam dan ke luar kota dengan cepat dan aman dengan menggunakan kendaraan mobil box dapat hubungi

             Sewa Mobil Box